KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat merespons potensi kenaikan harga dan gangguan distribusi akibat BBM dengan menggelar rapat koordinasi di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah yang dipimpin langsung Gubernur Agustiar Sabran.
Rapat ini dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Kejaksaan Tinggi, perangkat daerah, serta jajaran Pertamina sebagai upaya memperkuat koordinasi menghadapi dampak luas dari persoalan BBM.
Distribusi BBM Jadi Sorotan
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong tinggi dan harus diimbangi dengan distribusi yang tepat dan merata.
Ia menyebut keberadaan depot BBM di beberapa wilayah seperti Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun harus dioptimalkan untuk mendukung kelancaran distribusi.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Antisipasi Dampak Inflasi
Gubernur juga mengingatkan bahwa distribusi BBM memiliki dampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
Ia menilai persoalan ini perlu diantisipasi secara serius agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Kami menilai bahwa permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.
Pengawasan Diperketat
Untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan, pengawasan menjadi salah satu fokus utama yang akan diperkuat.
Gubernur mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengawasan distribusi BBM dan LPG.
“Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU,” ungkapnya.
Selain itu, pengaturan pola distribusi seperti pembagian waktu pelayanan BBM subsidi dan non-subsidi juga dinilai penting untuk mencegah antrean panjang.
“Sekali lagi, mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong dalam mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan LPG. Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” tandasnya.
Pemda Fokus Jaga Stabilitas
Pj Sekda Linae Victoria Aden menegaskan pentingnya memastikan pasokan dan distribusi BBM serta LPG tetap aman melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi subsidi, khususnya BBM dan LPG 3 kilogram.
Langkah tegas juga akan dilakukan terhadap praktik penimbunan dan kecurangan melalui penegakan hukum.
Pengendalian inflasi daerah dilakukan melalui beberapa langkah seperti:
Monitoring harga secara berkala
Inspeksi mendadak ke pasar
Intervensi jika terjadi lonjakan harga
Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui:
Bantuan sosial
Operasi pasar
Layanan pengaduan masyarakat
“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” ujarnya.
Dukungan Pertamina
Pihak Pertamina turut mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan energi di daerah.
Upaya yang dilakukan meliputi:
Penguatan stok BBM dan LPG
Monitoring distribusi secara real time
Optimalisasi sistem logistik
Sinergi antara pemerintah daerah dan Pertamina diharapkan mampu menjaga kestabilan pasokan sekaligus menekan dampak inflasi di Kalimantan Tengah. (mmc)
