KHABAR, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak memperkuat upaya pengendalian inflasi setelah Kalimantan Tengah tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi ketiga di Indonesia, berdasarkan evaluasi yang dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).
Rapat yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden tersebut menjadi langkah evaluasi bersama untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan inflasi sekaligus menyusun strategi pengendalian yang dapat segera diterapkan di seluruh wilayah.
Inflasi Jadi Perhatian Utama
Dalam arahannya, Linae menegaskan tingginya angka inflasi harus menjadi perhatian bersama karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan harga kebutuhan pokok.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Menurut Linae, rapat tersebut tidak hanya berfokus pada evaluasi, tetapi juga mencari solusi konkret untuk menekan laju inflasi.
“Inflasi yang tinggi secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas kebutuhan pokok. Karena itu, kita harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikannya,” katanya.
Beras Jadi Penyumbang Inflasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti beras sebagai salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi.
Linae mengatakan koordinasi dengan Bulog telah dilakukan untuk memastikan stok pangan tetap tersedia.
“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” jelasnya.
Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan di tingkat provinsi.
“Sehebat apa pun langkah yang dilakukan di tingkat provinsi, jika daerah kabupaten dan kota tidak bergerak, maka inflasi akan tetap terjadi. Karena itu, seluruh daerah harus ikut mengambil langkah dan menindaklanjuti hasil rapat ini,” tegasnya.
Bank Indonesia Ungkap Faktor Pemicu
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andrias menyebut pola inflasi pada Mei 2026 berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya,” ujarnya.
Bank Indonesia juga mengingatkan sejumlah faktor risiko yang dapat memicu inflasi pada Juni hingga Juli 2026, antara lain:
Ketidakpastian geopolitik global
Potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan
Tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah
Meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur sekolah
“Kita perlu mengantisipasi risiko inflasi ke depan karena berdasarkan pola historis, setelah periode deflasi biasanya akan kembali terjadi tekanan inflasi. Apalagi saat ini terdapat sejumlah faktor eksternal dan struktural yang perlu mendapat perhatian bersama,” kata Yuliansah.
Data Inflasi Kalteng Mei 2026
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat:
Inflasi bulanan: 0,34 persen
Inflasi tahunan: 4,56 persen
Wilayah dengan inflasi tertinggi meliputi:
Kota Palangka Raya: 0,70 persen
Kabupaten Sukamara: 0,63 persen
Sampit: 0,42 persen
Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, pasar murah, penguatan distribusi barang, peningkatan produksi pangan, hingga kerja sama perdagangan antardaerah sebagai langkah pengendalian jangka pendek dan jangka panjang.
“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara bersama-sama, baik melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga,” tambahnya.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, staf ahli gubernur, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya. (mmc)
