KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat persiapan menghadapi evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (3/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk membahas capaian pelaksanaan, kendala di lapangan, hingga kesiapan perangkat daerah menjelang kunjungan Tim Stranas PK yang akan melakukan evaluasi terhadap aksi pencegahan korupsi di daerah.
Tekankan Pencegahan Korupsi Jadi Tanggung Jawab Bersama
Dalam arahannya, Linae Victoria Aden menegaskan bahwa pelaksanaan Stranas PK menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” tegas Linae.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung implementasi Stranas PK guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tutur Linae.
Perangkat Daerah Diminta Siapkan Dokumen Pendukung
Dalam rapat tersebut, Linae meminta seluruh perangkat daerah yang nantinya terlibat dalam evaluasi agar mempersiapkan berbagai dokumen dan data pendukung secara optimal.
“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” pungkas Linae.
Evaluasi Libatkan KPK dan Kementerian Terkait
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Eko Sulistiono menjelaskan bahwa rapat koordinasi dilakukan sebagai langkah pematangan kesiapan seluruh pihak yang akan terlibat langsung selama kunjungan Tim Stranas PK.
“Rapat koordinasi ini diperlukan karena perangkat daerah yang hadir akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dan penyediaan data pendukung,” ungkap Eko.
Menurutnya, evaluasi nantinya tidak hanya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga sejumlah kementerian terkait yang mendukung implementasi Stranas PK.
“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah. Selain melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan tersebut juga didampingi kementerian terkait guna menilai pelaksanaan dan efektivitas aksi pencegahan korupsi di daerah,” jelas Eko.
Jadi Momentum Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan evaluasi dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum memperkuat sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mendorong pengelolaan anggaran dan sumber daya yang lebih efektif di daerah. (mmc)
