KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memulai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 melalui Kick Off Meeting di Aula Bapperida, Senin (20/4/2026), sebagai langkah awal memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan sanitasi yang terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi forum awal yang mempertemukan kelompok kerja sanitasi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk menyelaraskan strategi pembangunan, khususnya pada pengelolaan air limbah domestik dan persampahan.
Penguatan Koordinasi dan Arah Kebijakan
Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden melalui Kepala Bidang Infraswil Bapperida Yohanna Endang menegaskan pentingnya pertemuan ini dalam mendukung target pembangunan sanitasi yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD 2025 sampai 2029.
“Kegiatan ini menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus persiapan implementasi PPSP 2026, termasuk sinergi penyusunan dokumen perencanaan sanitasi tahun 2027,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan sanitasi kini tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada layanan yang aman dan berkelanjutan.
Perubahan paradigma ini mengarah pada target nasional sanitasi aman sebesar 30 persen.
Peran Strategis Sanitasi dan Kebijakan Persampahan
Sektor sanitasi dinilai memiliki peran penting dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum serta percepatan penurunan stunting di daerah.
Integrasi antara sanitasi, perumahan, dan air minum disebut sebagai kunci utama keberhasilan program.
Di bidang persampahan, pemerintah pusat tidak lagi mendorong pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir baru.
Sebagai gantinya, fokus diarahkan pada:
Penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
Pengurangan sampah dari sumber
Pembenahan tata kelola secara menyeluruh
Target Pembangunan Sanitasi Kalteng
Dalam RPJMD Kalteng 2025 sampai 2029, sejumlah target telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas layanan sanitasi.
Akses sanitasi aman rumah tangga ditargetkan mencapai 13,37 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 15,58 persen pada 2027.
Cakupan layanan pengumpulan sampah ditargetkan mencapai 38,5 persen pada 2026 dan 39 persen pada 2027.
Pengolahan sampah juga ditingkatkan menjadi 10,25 persen pada 2026 dan 13,5 persen pada 2027.
Pendampingan dan Komitmen Daerah
Seluruh kabupaten dan kota di Kalteng ditetapkan sebagai lokasi pendampingan PPSP tahun 2026 berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri.
Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau akan mengikuti pendampingan tahap awal.
Kabupaten Kapuas dan Seruyan berada pada tahap lanjutan.
Pemerintah provinsi menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia di tingkat daerah.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta,” tegas Linae.
Optimalisasi Pendanaan dan Perencanaan
Pendanaan sektor sanitasi tidak hanya bergantung pada APBD dan APBN.
Sumber lain seperti dana desa, CSR, dan ZISWAF dinilai masih dapat dioptimalkan.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta segera mengintegrasikan program sanitasi ke dalam perencanaan daerah.
Selain itu, daerah diminta menyiapkan anggaran yang memadai serta mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada.
Penyusunan dan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten atau Kota serta pelaksanaan studi EHRA menjadi bagian penting dalam perencanaan.
Harapan Peningkatan Kualitas Hidup
Melalui kick off ini, Pemprov Kalteng berharap pembangunan sanitasi permukiman dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota se Kalimantan Tengah, perangkat daerah terkait, serta perwakilan pemerintah provinsi. (mmc)
