Mendikdasmen Abdul Mu’ti menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 26 November 2024, pukul 12.50 WIB. Dalam pertemuan ini, Abdul Mu’ti membahas kebijakan penting terkait PPDB jalur zonasi dan isu gaji guru yang selama ini menjadi sorotan publik. Selain itu, ia juga menyampaikan undangan resmi kepada Presiden untuk menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional pada 28 November 2024.
Bahas Zonasi PPDB dan Gaji Guru
Salah satu topik utama yang dibahas adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Abdul Mu’ti menyebut, “Nanti akan kami (bahas soal zonasi),” mengisyaratkan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem ini.
Selain itu, isu gaji guru juga menjadi perhatian. Ketika ditanya terkait hal tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan, “Iya gaji guru juga iya.” Komitmen pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan guru tampaknya akan menjadi prioritas yang lebih serius ke depan.
Undangan untuk Hari Guru Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti juga mengundang Presiden Prabowo untuk membuka puncak peringatan Hari Guru Nasional. Acara ini akan digelar di Velodrome Rawamangun pada 28 November 2024. Ia menjelaskan, “(Bertemu) Pak Presiden untuk minta membuka puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November yang akan datang di Velodrome Rawamangun.”
Acara ini diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan guru dari berbagai daerah, menandakan pentingnya peran guru dalam membangun pendidikan di Indonesia.
Permintaan Wakil Presiden Gibran: Evaluasi Sistem Zonasi
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar kebijakan PPDB sistem zonasi dievaluasi, bahkan dihapus. Menurutnya, sistem ini belum cocok diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
“Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi,” ujar Gibran. Ia juga berbagi pengalaman semasa menjabat sebagai Wali Kota Solo, di mana banyak keluhan soal perpindahan domisili yang kerap terjadi menjelang PPDB.
Dorong SDM Unggul untuk Indonesia Emas 2045
Gibran menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Ia percaya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul adalah kunci utama mencapai visi tersebut. Salah satu langkah konkret yang diajukan adalah penghapusan sistem zonasi yang dinilai belum efektif.
Dengan berbagai usulan dan evaluasi ini, pemerintah tampaknya akan terus berupaya menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Semua ini bertujuan untuk memastikan pendidikan menjadi pondasi kuat menuju Indonesia yang lebih maju.
