(Khabar) – Program iuran pensiun tambahan kembali jadi sorotan, terutama dengan pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy. Dalam beberapa waktu terakhir, program ini mendapat perhatian karena dinilai potensial menambah beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Muhadjir menyatakan bahwa meskipun tujuan program ini baik, terutama untuk mempersiapkan hari tua pekerja, penerapannya harus dipikirkan dengan matang. Pemotongan iuran dari gaji yang sebagian besar masih di bawah rata-rata akan berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.
“Kalau untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya, tapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya itu, pemotongan iuran itu, karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata,” ungkap Muhadjir.
Beban Gaji yang Sudah Berat
Faktanya, pekerja di Indonesia saat ini sudah dibebani dengan berbagai macam iuran jaminan. Mulai dari jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Menurut Muhadjir, jumlah jaminan yang sudah ada sebetulnya sudah cukup representatif, selama pelaksanaannya benar-benar dilakukan dengan maksimal.
“Karena sekarang kan jaminannya sudah mencakup 5 untuk tenaga kerja itu. Mulai dari jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, sebetulnya sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan,” jelasnya.
Namun, masalahnya tidak hanya terletak pada banyaknya jaminan yang harus dibayar, tetapi juga pada pelaksanaannya yang belum maksimal. Salah satu alasan utamanya adalah kondisi gaji pekerja di Indonesia yang masih belum memadai. Menurut Muhadjir, hal ini menyebabkan banyak jaminan belum bisa dijalankan dengan optimal.
“Kita belum bisa melaksanakan secara maksimal karena tadi itu, kondisi take home pay dan gaji atau upah dari karyawan kita memang belum bagus-bagus amat,” tambahnya.
Kalau kita lihat dari sisi pekerja, tentunya tambahan iuran ini bisa jadi menambah beban, apalagi jika gaji yang diterima sudah pas-pasan. Tidak sedikit pekerja yang saat ini sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau harus menyisihkan lebih banyak untuk iuran pensiun.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema antara mempersiapkan masa depan pekerja atau menjaga stabilitas keuangan masyarakat saat ini.
Menariknya, program ini memang terdengar ideal di atas kertas, tetapi dalam pelaksanaannya tentu memerlukan penyesuaian agar tidak menambah beban hidup pekerja yang sudah cukup berat.
Pertanyaannya, kapan kita bisa memastikan bahwa kondisi ekonomi pekerja Indonesia benar-benar sudah siap untuk program tambahan seperti ini?
Sebagai penutup, solusi terbaik mungkin bukan sekadar menambah iuran baru, melainkan bagaimana memperbaiki sistem yang sudah ada. Jika pelaksanaan jaminan yang sekarang bisa dimaksimalkan, itu sudah jadi langkah besar untuk kesejahteraan pekerja ke depannya.
