Manusia, bukan kecerdasan buatan, harus membuat keputusan kunci terkait penggunaan senjata nuklir, demikian kesepakatan dalam sebuah pertemuan global tentang AI di ranah militer yang disepakati pada hari Selasa, dalam sebuah deklarasi yang tidak mengikat.

Para pejabat pada pertemuan puncak Responsible AI in the Military Domain (REAIM) di Seoul, yang melibatkan hampir 100 negara termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Ukraina, mengadopsi “Blueprint for Action” setelah pembicaraan selama dua hari.

Kesepakatan tersebut—yang tidak mengikat secara hukum dan tidak ditandatangani oleh Cina—menyatakan pentingnya “mempertahankan kontrol dan keterlibatan manusia dalam semua tindakan… terkait penggunaan senjata nuklir.”

Ditambahkan bahwa kemampuan AI di ranah militer “harus diterapkan sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku.”

“Aplikasi AI harus bersifat etis dan berpusat pada manusia.”

Kedutaan Besar Cina di Seoul tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Secara militer, AI sudah digunakan untuk pengintaian, pengawasan, serta analisis, dan di masa depan mungkin digunakan untuk memilih target secara otonom.

Rusia tidak diundang ke pertemuan tersebut karena invasinya ke Ukraina.

Deklarasi tersebut tidak merinci sanksi atau hukuman lain yang akan dikenakan jika terjadi pelanggaran.

Deklarasi itu mengakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan agar negara-negara di dunia dapat mengikuti perkembangan AI di ranah militer, dengan mencatat bahwa mereka “perlu terlibat dalam diskusi lebih lanjut… untuk kebijakan dan prosedur yang jelas.”

KTT Seoul, yang diselenggarakan bersama oleh Inggris, Belanda, Singapura, dan Kenya, merupakan kelanjutan dari acara perdana yang diadakan di Den Haag pada Februari tahun lalu.

KTT ini diklaim sebagai “platform paling komprehensif dan inklusif untuk AI di ranah militer.”

Sumber: Fortune.com