KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2026-2030 melalui workshop yang melibatkan berbagai aktor non-pemerintah di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah Pemprov Kalteng untuk memastikan target pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pelaku usaha, lembaga sosial, hingga organisasi masyarakat.
Fokus Perkuat Kemitraan Multi-Pihak
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Kalteng juga menegaskan komitmen kerja sama dengan lembaga kerja sama internasional Jerman, GIZ, melalui proyek Penguatan Kapasitas Perencanaan Kebijakan untuk Implementasi Agenda 2030 di Indonesia dan di Global South Phase II atau SDGs-SSTC Phase II.
Saat membacakan sambutan Penjabat Sekda Kalteng, Plt Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Syahfiri, mengatakan pendekatan yang digunakan dalam kerja sama tersebut menitikberatkan pada kemitraan multi-pemangku kepentingan.
“Pendekatan ini menjunjung tinggi prinsip “No One Left Behind (LNOB) atau tidak ada yang tertinggal, serta mewujudkan SDGs tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial di semua topik MSP yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan lokal,” ujar Syahfiri.
Penyusunan RAD Jadi Acuan Perencanaan Daerah
Syahfiri menjelaskan, penyusunan RAD dilakukan melalui tahapan yang sistematis sehingga menghasilkan proyeksi target indikator SDGs yang nantinya menjadi acuan penting dalam dokumen perencanaan daerah.
Dokumen tersebut mencakup RAD, RPJMD, hingga RKPD agar tetap selaras dengan target pembangunan nasional sekaligus menjadi dasar evaluasi dan monitoring berkala.
Ia juga meminta seluruh unsur pemerintah dan non-pemerintah dapat memperkuat sinergi agar penyusunan RAD berjalan sesuai target.
“Saya meminta semua sektor, baik Pemerintah maupun Non-Pemerintah, dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dalam menyelesaikan RAD SDGs ini sesuai target. Langkah ini penting demi mengakselerasi percepatan pencapaian target SDGs Nasional menuju sasaran global tahun 2030,” tegas Syahfiri.
Workshop Digelar Dua Hari
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Kalteng, Chandra F. Asmara, menyebut rangkaian kegiatan workshop dilaksanakan selama dua hari.
Kegiatan diawali dengan pelatihan trainer senior terkait platform SDGs Kalteng bersama GIZ sebelum memasuki sesi workshop utama.
“Kerja sama dengan rekan-rekan GIZ ini sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 2024 melalui penyusunan schedule. Memasuki tahun 2025 hingga 2026 ini, berbagai rangkaian kegiatan telah masif kita laksanakan untuk memperkuat ketercapaian pilar-pilar SDGs di Kalimantan Tengah,” terang Chandra.
Menurut Chandra, fokus utama workshop kali ini adalah meningkatkan keterlibatan aktor non-pemerintah karena dinilai dapat mempercepat pencapaian indikator pembangunan daerah.
Libatkan Berbagai Unsur Masyarakat
Workshop tersebut turut menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang berasal dari sektor sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, pendidikan hingga dunia usaha.
Peserta yang hadir antara lain meliputi:
Perwakilan GIZ SDGs SSTC Project
GFA
Bapperida Kalteng
Yayasan Tambuhan Sinta
Pilar Sosial
Pilar Ekonomi
Pilar Lingkungan
Pilar Hukum dan Tata Kelola
Lembaga Swadaya Masyarakat
Perguruan Tinggi
Pelaku Usaha
Perbankan
Lembaga Filantropi
Organisasi Profesi
Melalui pelibatan berbagai unsur tersebut, Pemprov Kalteng berharap penyusunan RAD SDGs 2026-2030 dapat berjalan lebih inklusif dan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di daerah. (mmc)
