Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) mengajak media massa dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024. Ajakan ini bertujuan memastikan pemilihan berjalan jujur dan adil tanpa pelanggaran, seperti politik uang dan kampanye hitam, sehingga terpilih pemimpin berkualitas untuk Kalteng. Keterlibatan mahasiswa dan media diharapkan bisa menutup celah terjadinya pelanggaran selama proses Pilkada.
Pada acara bertema Pengawasan Siber dan Media Massa di Pilkada 2024 yang digelar di Palangka Raya, Jumat, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kalteng, Siti Wahidah, mengungkapkan harapannya agar Pilkada tahun depan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan menghindari berbagai bentuk pelanggaran. Dia menekankan pentingnya peran serta masyarakat, terutama mahasiswa dan media, dalam mengawasi jalannya pemilihan.
“Tolak politik uang, politik identitas, SARA, dan kampanye hitam. Masyarakat diharapkan melihat pemimpin yang punya gagasan membangun, membawa ekonomi Kalteng lebih baik ke depannya, infrastruktur yang lebih baik,” ujar Siti Wahidah.
Tujuan Pengawasan Siber
Kegiatan ini melibatkan puluhan mahasiswa dan perwakilan media massa di Kalteng. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan Pilkada, terutama di dunia maya dan media massa. Dengan teknologi yang semakin canggih, pengawasan siber menjadi krusial dalam menangkal kampanye negatif yang bisa menyebar dengan cepat melalui internet.
Bawaslu Kalteng menilai bahwa peran pengawasan oleh masyarakat bisa lebih maksimal apabila didukung oleh lebih banyak pihak. Hal ini terutama penting mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu, yang menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan di wilayah sebesar Kalimantan Tengah.
Mahasiswa dan Media Sebagai Agen Perubahan
Dalam kesempatan tersebut, Siti Wahidah menekankan bahwa mahasiswa dan media massa adalah dua elemen penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan dalam Pilkada. Dengan semakin banyaknya pihak yang mengawasi jalannya pemilihan, peluang terjadinya pelanggaran bisa diminimalisir.
“Dengan semakin banyak yang mengawasi jalannya pilkada, maka celah untuk melakukan pelanggaran semakin kecil. Maka dari itu kami mengharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan terhadap potensi pelanggaran,” kata Siti Wahidah.
Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam menyebarluaskan informasi yang benar serta menangkal hoaks yang sering muncul menjelang pemilu. Begitu juga dengan media massa, yang diharapkan bisa bersikap independen dan obyektif dalam menyajikan berita tentang Pilkada 2024.
Kondisi Pilkada Kalteng Saat Ini
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng telah menetapkan empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024. Saat ini, semua calon sedang dalam tahap kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kampanye berjalan dengan tertib, tanpa ada laporan pelanggaran yang signifikan.
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalteng sejauh ini tetap kondusif. Meski provinsi ini memiliki luas dua kali lipat dari Pulau Jawa, masyarakatnya tetap tenang dalam menghadapi Pilkada. Hingga saat ini, tidak ada gangguan keamanan yang berarti.
Dengan suasana yang aman ini, diharapkan Pilkada 2024 di Kalteng dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya.
Harapan Bawaslu untuk Masa Depan Kalteng
Bawaslu Kalteng berharap dengan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung dengan bersih. Tidak hanya untuk Kalteng, namun juga untuk seluruh Indonesia, pemilihan ini diharapkan bisa menjadi contoh baik bagi proses demokrasi yang jujur, adil, dan terbuka.
Dengan keterlibatan aktif media massa dan mahasiswa, masyarakat Kalteng diharapkan bisa lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi untuk membangun daerah dengan lebih baik, bukan hanya tergoda oleh politik uang atau janji kosong yang tidak berdasar.
Semoga dengan kerja sama yang baik antara Bawaslu, mahasiswa, media, dan masyarakat, Pilkada 2024 di Kalteng bisa menjadi ajang demokrasi yang sukses tanpa pelanggaran.
